Merentas Kembali Hubungan Persahabatan

Merentas Kembali Hubungan Persahabatan

13 Juni 1961, Ketua Komite Sentral Partai Komunis China Mao Zedong di Balai Qinzheng, Zhongnanhai, Beijing, bertemu dengan Presiden Soekarno yang datang berkunjung ke China.

KANTOR PENERANGAN DEWAN NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Bandar Udara Guangzhou, pertengahan Februari 1980. Subuh. Sepi.

Cuaca dingin masih menggigit. Sekelompok tentara China yang mengenakan jaket biru gelap berbaris seolah tidak merasa terpaan angin dingin. Di depan ruang tunggu VIP bandara, mereka berhenti. Dua orang, satu berkulit sawo matang dan satu lagi berkulit agak putih, dikawal masuk ke dalam sebuah mobil. Tanpa banyak cakap, pintu mobil langsung ditutup. Mobil melesat mendekati pesawat Trident.

Pesawat itu baru, berkapasitas 150 penumpang. Namun, saat itu pesawat hanya berisi dua orang tadi dengan empat orang China. Terbang cepat-cepat menuju ibu kota Beijing.

”Pokoknya, persislah seperti film-film James Bond,” ujar Suripto, mantan Sekretaris Jenderal Pertanian, salah satu dari dua orang Indonesia itu.

Sore itu, di sebuah kafe di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta pertengahan Maret, Suripto dan Joshua Halim seolah memutar kembali film yang mereka ”bintangi” 20 tahun lalu, ketika mereka berusaha merentas kembali hubungan dua negara yang sempat terputus.

Suripto dan Joshua ketika itu menjadi pegiat di Lembaga Studi Strategis Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Mereka pun pergi ke China. Tak banyak orang yang mengetahui kepergian mereka, kecuali beberapa pejabat tinggi di Jakarta. Maklum, ketika itu kekhawatiran masuknya paham komunis dari China masih kental.

Suripto dan Joshua pertama- tama menjalin hubungan dengan perwakilan kantor berita China, Xinhua, di Hongkong. Xinhua tidak sekadar kantor berita China. tetapi juga merupakan perwakilan Pemerintah China di Hongkong. Melalui mereka, Suripto dan Joshua mengutarakan niatnya bertemu dengan pejabat-pejabat China untuk merintis kembali hubungan kedua negara yang sempat harmonis dengan poros Jakarta-Peking.

Gayung bersambut. Xinhua setuju dan memberikan jalan ke Beijing. Di Beijing, Suripto dan Joshua harus berhadapan dengan berbagai kelompok dan pertanyaan. Rasa curiga masih berada di benak pejabat-pejabat China itu. Pejabat China yang berhasil ditemui antara lain Han Nianglong, Wakil Menteri Luar Negeri China; Shen Ping, Direktur Departemen Urusan Asia Kementerian Luar Negeri China juga merupakan mantan Duta Besar China di Inggris dan Italia; serta Wang Bingnan, Presiden Lembaga Persahabatan Rakyat Tiongkok dengan Luar Negeri. Lembaga pimpinan Bingnan ini strategis karena bertugas menjalin hubungan dengan negara-negara yang tidak atau belum memiliki hubungan diplomatik dengan China.

”Ketika itu, Deng Xiaoping baru saja meluncurkan empat modernisasi, yaitu bidang pendidikan, militer, pertanian, dan ekonomi,” kata Suripto.

Dia berkeyakinan bulat, empat modernisasi itu akan berhasil dan China akan jadi besar serta jauh lebih hebat dari citra negara miskin banyak penduduk pada era 1980-an. ”Masak kita mengisolasi 1 miliar penduduk, itu tidak mungkin. China juga sudah menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, pasti suatu saat kita memerlukan dukungan China, entah dalam hal apa,” ujarnya.

Joshua yang sangat fasih berbahasa Mandarin menambahkan, mereka lebih banyak mendengar dibandingkan dengan berbicara. Kedua orang itu pun memberikan prasyarat bagi China jika memang hendak membuka kembali hubungan dengan Indonesia. Syarat itu, antara lain, China harus menghentikan propaganda mendukung PKI dan menjelek-jelekkan Indonesia dalam siaran Radio Peking. China pun sepakat untuk menghapuskan utang Indonesia sebesar 1 miliar dollar AS yang ketika itu digunakan untuk membeli senjata dari China.

”Kami akan sampaikan hal ini kepada menteri luar negeri di Jakarta. Beri waktu tiga bulan, kami akan melaporkan kemajuannya,” janji Suripto dan Joshua.

Sepulang dari Beijing, mereka melaporkan perjalanan mereka kepada Menlu dan Wanhankamnas. Tetap, misi itu belum diketahui oleh orang banyak. Tidak sampai tiga bulan, perwakilan China di PBB bertanya kepada perwakilan Indonesia di PBB mengenai kedatangan kedua orang tersebut serta tindak lanjut pembicaraan mereka di Beijing.

Keruan saja pertanyaan tersebut membuat kaget pejabat lain yang tidak mengerti asal muasal misi kecil itu. Jakarta geger. Rupanya kedua orang itu membuat marah beberapa pejabat. Pejabat yang tidak suka langkah tersebut menyebut Suripto dan Joshua sebagai antek-antek Peking.

”Saya sudah bersiap-siap membawa pakaian kalau-kalau langsung ditahan,” ujar Joshua. Ternyata kedua orang itu tidak jadi dijebloskan ke dalam bui.

Perjalanan di Hongkong, Guangzhou, dan Beijing itu merupakan titik awal dari normalisasi hubungan diplomatik China-Indonesia, yang baru benar-benar terwujud 10 tahun kemudian.

”Maklumlah, pada saat itu masih banyak ketakutan pengaruh komunis masuk ke Indonesia sehingga realisasi normalisasi hubungan tersebut masih terkatung-katung sekian lama,” kata Suripto.

Jalan lain ditempuh melalui hubungan dagang. Joshua membuat kajian-kajian mengenai pembentukan Komite China Kadin Indonesia pada tahun 1985. Sejak saat itu, perlahan hubungan ditingkatkan hingga normalisasi dilakukan pada tahun 1990.

CHINA RADIO INTERNATIONAL

CHINA RADIO INTERNATIONAL
60 Tahun Mengudarakan Siaran Bahasa Indonesia

Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Imron Cotan dalam wawancara khusus dengan CRI menyatakan apresiasinya terhadap persiapan Ekspo Dunia Shanghai. Ia menilai seluruh proses persiapan penyelenggaraan Ekspo Dunia Shanghai sangat profesional.

Mengenai kemajuan persiapan Indonesia untuk Ekspo, Imron mengatakan, Indonesia sudah siap. Ia berharap paviliun Indonesia dapat menarik perusahaan dan investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia.

Penandatanganan kerjasama dan peluncuran program China Radio International (CRI) dengan Elshinta Radio (20/4) diresmikan di Grand Ballroom Sultan Hotel Jakarta. Selain dihadiri perwakilan kedua radio, penandatanganan juga dihadiri sejumlah undangan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Zhang Qiyue dan Ditjen KPI Kemendag Indonesia Gusmardi Bustami.

Tak Kenal maka Tak Sayang

Soal penguasaan bahasa, sejak dahulu China merupakan salah satu bangsa yang sangat serius menggarap bidang tersebut. Tidak hanya banyak sekolah yang menawarkan berbagai macam jurusan bahasa, termasuk bahasa minoritas yang sedikit penuturnya, tetapi juga dalam memberikan siaran radio. China menyadari hubungan dari orang ke orang (people to people) adalah hubungan yang sangat penting dalam membangun relasi antarnegara dan antarbangsa.

Radio China International (CRI) yang dahulu dikenal dengan nama Radio Peking sejak 60 tahun lalu telah menyiarkan siaran radio dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. CRI berdiri pada 3 Desember 1941 dan menyiarkan program siaran dalam 58 bahasa. Radio ini memiliki 30 kantor biro di segala penjuru dunia. Satu hari, total jam siarannya mencapai 1.520 jam. CRI mulai siaran bahasa Indonesia pada tahun 1950. Sebelumnya disiarkan bahasa Jepang dan Inggris. Jadi, tahun ini tepat juga 60 tahun siaran bahasa Indonesia di CRI.

”Tujuan kami menyiarkan bahasa asing adalah untuk mempererat hubungan dengan negara asing tersebut,” ujar Xie Yinghua, salah seorang editor dalam siaran radio bahasa Indonesia.

Hebatnya, ketika hubungan Indonesia dan China terputus, siaran bahasa Indonesia CRI tetap mengudara. ”Ketika itu memang bahannya menjadi sangat sedikit. Jika dahulu ada bahan-bahan berita dari Indonesia, ketika hubungan terputus tidak ada lagi. Jadi, kami hanya menyiarkan lagu-lagu dari piringan hitam dan berita dari China,” ujar Xie sambil menerawang, mengenang perjalanan puluhan tahun lalu ketika awak CRI masih sedikit dan situasi politik kedua negara tidak menguntungkan.

Xie menceritakan, ketika itu perlengkapan masih sekadarnya. ”Jadi, satu penyiar itu harus menyapa pemirsa, membacakan surat sekaligus memutar lagu yang masih berbentuk piringan hitam. Bisa dibayangkan betapa repotnya,” kata Xie yang berasal dari Madura dan bertugas mengedit tulisan-tulisan yang hendak dibacakan dalam siaran bahasa Indonesia.

Salah satu kekuatan CRI memanglah banyaknya siaran dalam berbagai bahasa. Tidak hanya itu, pada era internet ini mereka juga memiliki situs yang ditulis dalam 60 macam bahasa, termasuk bahasa buatan manusia Esperanto.

”Orang perlu saling mengenal,” kata Gu Hongfu, Direktur Departemen Asia CRI. Gu, warga China yang lancar berbahasa Indonesia, mengatakan, hubungan antarorang dari negara yang berbeda sangatlah penting. Banyak persoalan sehari-hari yang perlu dibahas agar rakyat di kedua negara saling mengenal.

Selain menyiarkan langsung siarannya, di Indonesia CRI juga bekerja sama dengan jaringan radio Elshinta. Berbagai topik disajikan dalam acara perbincangan yang menarik pemirsa. Tanggapan dari pemirsa di Indonesia terlihat dari banyaknya surat yang dikirimkan ke CRI.

Kini, CRI didukung juga oleh orang-orang muda, perpaduan antara lulusan dari jurusan bahasa Indonesia di universitas-universitas China dan warga Indonesia yang bekerja di sana. Karena merupakan gudang ahli bahasa asing, awak CRI sering dimintai bantuan mendukung kementerian lain yang memerlukan bantuan.

”Misalnya ada delegasi dari luar negeri dan penerjemah atau staf lain tidak mencukupi, kami juga sering diminta membantu,” kata Gu.

Pasang Surut dalam 60 Tahun

HUBUNGAN DIPLOMATIK
Pasang Surut dalam 60 Tahun

Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China yang berusia 60 tahun pada 13 April 2010 tidak selalu berjalan mulus. Hubungan itu sempat membeku menyusul peristiwa yang dikenal luas dengan nama Gerakan 30 September 1965.

Anggapan bahwa RRC berada di belakang Gerakan 30 September 1965 itu membuat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto membekukan hubungan diplomatik kedua negara pada tanggal 30 Oktober 1967. Perdagangan langsung pun dihentikan.

Hubungan kedua negara bisa dikatakan terputus total. Padahal, sebelum Gerakan 30 September 1965, hubungan kedua negara sangat dekat. Perdana Menteri (PM) RRC Zhou Enlai hadir dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung, 18-24 April 1955. Presiden Soekarno pun berkunjung ke RRC tanggal 30 September 1956.

Walaupun hubungan diplomatik dibekukan, Indonesia tetap menganut politik luar negeri satu China, yakni RRC. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri yang bebas aktif dan nonblok, Indonesia tidak mengakui Taiwan yang menamakan diri Republic of China. Di mata Indonesia, Taiwan bagian dari RRC.

Dalam kaitan itu pulalah Indonesia tidak menentang masuknya RRC ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 Oktober 1971. Bahkan, RRC menjadi anggota PBB dalam sidang yang dipimpin Menteri Luar Negeri Adam Malik.

Masuknya kelompok reformis di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping ke panggung kekuasaan tahun 1970-an, muncul suara-suara di Indonesia yang ingin hubungan diplomatik dengan RRC dicairkan. Menlu Adam Malik dan penggantinya, Mochtar Kusumaatmadja, termasuk di antaranya.

Kedua menlu itu menganggap pencairan kembali hubungan diplomatik dengan RRC penting bagi citra Indonesia sebagai salah satu negara pelopor berdirinya Gerakan Nonblok.

Oleh karena pemerintahan Orde Baru belum siap untuk mencairkan kembali hubungan diplomatiknya dengan RRC, dijajakilah untuk membuka kembali perdagangan langsung dengan RRC. Soalnya, perdagangan RI-RRC melalui negara ketiga hanya menguntungkan negara ketiga tersebut. Pemerintah RI pun menganggap hubungan dagang langsung dengan RRC itu tidak akan membahayakan dari segi ideologi karena aparat keamanan RI mampu mengatasinya.

Jalan ke arah pembukaan kembali perdagangan langsung RI-RRC itu diawali penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) tentang hubungan dagang langsung RI-RRC oleh Kadin Indonesia dan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) di Hotel Shangri-La, Singapura, 5 Juli 1985. MOU itu ditandatangani Ketua Kadin Indonesia Sukamdani Sahid Gitosardjono dan Ketua CCPIT Wang Yao Ting.

Dengan pembukaan kembali perdagangan langsung, hubungan kedua negara yang sudah 18 tahun membeku tidak serta-merta mencair. Bahkan, pada 23 April 1988, Mensesneg Moerdiono, selaku koordinator hubungan dagang langsung RI-RRC, mengatakan belum waktunya RI-RRC membuka kantor perwakilan dagang di kedua negara. Selain faktor ekonomi, pertimbangan itu juga didasari berbagai aspek, seperti politik luar negeri dan segi intelijen.

Berlangsung cepat

Perkembangan berlangsung sangat cepat. Karena RRC mengakomodasi hampir semua persyaratan yang diajukan Presiden Soeharto, ia menugaskan Mensesneg Moerdiono merintis perbaikan hubungan diplomatik dengan RRC. Tanggal 23 Februari 1989, ketika Presiden Soeharto berkunjung ke Tokyo, Jepang, untuk menghadiri pemakaman Kaisar Hirohito, ia menerima dan mengadakan pembicaraan dengan Menlu China Qian Qichen yang juga berada di Tokyo.

Dalam pembicaraan selama 25 menit di suite room Hotel Imperial, tempat Presiden Soeharto menginap, Presiden Soeharto dan Menlu Qian Qichen memutuskan mengambil langkah-langkah lanjutan ke arah pencairan kembali hubungan diplomatik RI-RRC.

Dalam pembicaraan bersejarah itu disepakati bahwa Dasa Sila Bandung menjadi dasar pencairan hubungan diplomatik kedua negara. Moerdiono yang mendampingi Soeharto dalam pertemuan itu mengatakan lima prinsip lain yang disepakati.

Pertama, saling menghormati integritas masing-masing. Kedua, tidak saling melakukan agresi. Ketiga, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri. Keempat, persamaan derajat dan kemanfaatan bersama. Kelima, hidup berdampingan secara damai.

Pada tanggal 1-3 Juli 1990, Menlu Ali Alatas berkunjung ke Beijing untuk bertemu dengan Menlu Qian Qichen guna memformalkan kesepakatan yang telah dicapai tim teknis. Dalam kunjungan itu dibahas, antara lain, tentang kapan dan bagaimana hubungan diplomatik kedua negara akan dicairkan kembali.

Pada tanggal 8 Agustus 1990, MOU tentang Pencairan Kembali Hubungan Diplomatik antara RI dan RRC ditandatangani Ali Alatas dan Qian Qichen di Istana Negara, Jakarta, dengan disaksikan Presiden Soeharto dan PM RRC Li Peng.

”Tidak ada luka yang tak tersembuhkan,” kata Soeharto dalam jamuan makan malam di Istana Negara, 7 Agustus 1990, untuk menghormati PM Li Peng dan istrinya, Zhu Lin.

Dalam kaitan itulah kata-kata yang diucapkan Presiden Soekarno saat bersalaman dengan PM China Zhou Enlai saat berkunjung ke Beijing, 30 September-14 Oktober 1956, ”Saya berharap tidak ada lagi rasa permusuhan di antara kita. Kami kan tidak bisa memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan lebih dari 600 tahun lalu.”

Presiden Soekarno mengacu pada perbuatan Raja Singasari Kertanegara pada 1289. Saat itu, Kertanegara membuat cacat muka dua utusan China yang datang ke Singasari untuk menuntut pengakuan kedaulatan Kaisar Kubilai Khan.

China Segera Menjadi Terbesar Kedua

EKONOMI MAKRO
China Segera Menjadi Terbesar Kedua

Pertumbuhan ekonomi China sangat luar biasa. Pada tahun 2009 saja nilai nominal produk domestik bruto atau PDB, salah satu indikator perkembangan ekonomi, mencapai 4,9 triliun dollar AS. Jepang yang saat ini masih tercatat sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah AS mencatat nilai PDB 2009 sebesar 5,1 triliun dollar AS. Sementara PDB AS 14,2 triliun dollar AS dan PDB negara yang tergabung dalam Uni Eropa sebesar 16 triliun dollar AS.

”Kami memperkirakan, pada tahun ini PDB China sudah akan mengalahkan Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Bayangkan saja, penduduk China 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan penduduk Jepang,” kata Wang Tao, Kepala Riset Ekonomi China UBS, di Beijing, akhir bulan lalu.

Wanita berkacamata lulusan New York University dan Remin University ini menjelaskan, dalam tiga dekade terakhir ini, seperti juga negara berkembang lain di Asia, pendorong utama pertumbuhan ekonomi China adalah banyaknya tenaga kerja, kenaikan tingkat tabungan dan modal, serta pertumbuhan produktivitas yang didukung oleh langkah pemerintah dalam melakukan reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar.

”Dalam satu dekade terakhir, tingginya investasi dan akumulasi modal berperan sangat besar. Keikutsertaan dalam WTO juga membantu China mendapatkan keuntungan dalam booming ekonomi global antara tahun 2002 dan 2008,” ujarnya lagi.

Selain itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang cepat seiring dengan peningkatan investasi juga mendukung perekonomian China. Pendapatan per kapita pun menjadi lebih tinggi.

Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi China yang pesat itu bukan tanpa hambatan. Dalam jangka menengah, China harus dapat mengubah perekonomiannya menjadi ekonomi yang berbasis pada konsumsi domestik. Selama ini China lebih banyak bergantung pada pertumbuhan ekspor. Bersamaan dengan ini, berbagai reformasi harus dilakukan, termasuk reformasi sumber daya dan harga energi untuk menghilangkan distorsi insentif untuk pemerintah lokal. ”Inflasi bukanlah hambatan utama,” ujar Wang Tao.

Tantangan dalam jangka pendek satu atau dua tahun ke depan adalah kemungkinan adanya gelembung aset, khususnya di pasar properti. Harga properti semakin menggila di kota-kota besar. Tahun ini harga rumah sudah naik 25 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Rata-ratanya naik menjadi 4.474 yuan atau sekitar Rp 6 juta per meter persegi dari 3.824 yuan per meter persegi tahun lalu.

Dikhawatirkan terjadi banyak kredit bermasalah karena banyak orang yang tidak sanggup membayar cicilan rumah mereka.

Dalam percaturan ekonomi dunia, perseteruan dagang antara China dan AS terus mengemuka. Sejak lama AS mengeluhkan nilai tukar yuan yang dianggap terlalu rendah sehingga barang China lebih kompetitif di luar negeri. AS bahkan menyebut China sebagai ”manipulator mata uang” serta mengancam akan memberlakukan tarif hukuman untuk ekspor China ke AS.

Analis Kepala tentang Perekonomian China dari ANZ Bank Australia, Liu Ligang, mengatakan, kali ini, ancaman tersebut akan benar-benar dilaksanakan AS. ”Pemerintah mendapatkan dukungan kuat dari kedua kubu di Kongres. Pemerintahan Obama juga ingin ada sesuatu yang dilakukan mengenai nilai tukar yuan,” katanya.

Liu menyebutkan, jika AS memberlakukan tarif lebih mahal bagi barang China, akan mengurangi ekspor China 12 persen. Sebagai balasan, China mungkin akan menjual aset AS yang akan membuat riak pada pasar finansial global. Bank sentral China merupakan pemegang obligasi AS paling banyak.

”Jadi, perang dagang antara perekonomian terbesar dan ’yang akan menjadi kedua terbesar’ tidak hanya menambah masalah proteksionisme secara global, tetapi juga membahayakan pemulihan ekonomi global yang masih rentan,” ujar Liu.

Dua gajah bertempur, jangan sampai pelanduk mati di tengah-tengah.

Terbang Bersama

Terbang Bersama

Masuknya China dan Indonesia dalam G-20 menunjukkan bahwa kedua negara semakin diperhitungkan dalam peta percaturan internasional. Kekuatan ekonomi dunia pun beralih ke Asia Timur. Inilah ”Abad Asia”.

Semua itu membuka peluang bagi kedua negara untuk meningkatkan perannya dalam mengambil bagian dari perubahan dan rekonstruksi serta pemulihan kembali perekonomian global. Soalnya, China dan Indonesia, plus India di Asia yang tercatat di antara sedikit negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi positif secara signifikan tatkala perekonomian negara-negara lain terpuruk dua tahun silam dihantam krisis finansial yang membawa sial.

Tepat tanggal 13 April 2010, hubungan diplomatik Indonesia dan China genap berusia 60 tahun. Banyak kalangan di China dan di Indonesia yang sangat mengharapkan momentum ini juga digunakan sebaik-baiknya bagi kedua bangsa untuk semakin mempererat hubungannya, lalu bersama-sama mengambil peran dalam memimpin proses tercapainya komunitas Asia yang kian harmonis dan makmur. China dan Indonesia mesti ”terbang bersama” menuju puncak-puncak pencapaian prestasi.

China dan Indonesia mesti memiliki agenda bilateral dan regional yang dibicarakan terlebih dahulu, disusun strateginya, dijadikan komitmen bersama, baru kemudian dibawa ke forum G-20 untuk diperjuangkan. Dengan demikian, keberadaan kedua negara di forum G-20 benar-benar dapat bermanfaat sebesar-besarnya, bukan hanya untuk kepentingan kedua negara, tetapi juga kepentingan ASEAN, Asia, dan global.

Melihat perkembangan terakhir, di mana Jepang mengajukan proposal integrasi ekonomi Asia Timur, Australia yang mengajukan proposal pembentukan Komunitas Asia Pasifik, hendaknya para pemimpin fokus dulu memantapkan sinergi ASEAN+3 dalam segala hal baru melangkah ke tahap selanjutnya.

Untuk memainkan peran dari semua inisiatif itu, kedua negara, Indonesia dan China, mesti terlebih dahulu meningkatkan hubungan kerja sama bilateralnya di segala bidang. Tanpa peningkatan hubungan, menyelaraskan kepentingan bersama, yang terjadi bisa justru sebaliknya, yakni munculnya ketegangan di antara keduanya. Apalagi dalam era perlombaan menguasai sumber daya yang semakin langka untuk menopang bertumbuhan ekonomi, hal itu bukan mustahil terjadi di antara kedua negara.

Dalam konteks itu, China yang memiliki semuanya, kapital, teknologi, sumber daya, dan pasar, harus memberi dukungan kepada Indonesia sebagai mitra strategis untuk berkembang. Sebaliknya, Indonesia yang memiliki sumber daya alam harus memanfaatkan China sebagai pasar potensial. Kemitraan yang komprehensif, saling menguntungkan, dan tidak ada yang mendominasi merupakan dasar untuk membangun hubungan itu menjadi lebih erat.

Jalinan kerja sama itu bukan berhenti pada level atas, pembicaraan kosong pemimpin, tetapi harus diderivasikan sampai pada level yang lebih mengakar ke jantung bangsa, seperti kerja sama antarpengusaha dan organisasinya, lembaga pendidikan dan kebudayaan, ataupun komunitas terkecil, yakni ”people to people”. Tujuannya, memberikan peluang dan menjembatani keinginan kuat kedua bangsa untuk berinteraksi lebih intensif sehingga mereka mampu menciptakan peluang untuk bersinergi yang kemudian mendorong peningkatan kesejahteraan.

Patutlah kiranya China belajar dari sejarah kelam hubungan Indonesia-Jepang. Tatkala mulai melakukan ekspansi ekonomi ke negara-negara lain, Jepang terkesan bersikap seolah tak peduli apa yang terjadi di negara tersebut. Pada tahun 1974, misalnya, ekspansi Jepang di Indonesia mencapai pertumbuhan luar biasa setelah Jakarta membuka pintu dan mengundang investasi asing. Namun, mengalirkan modal saja tidak cukup. Transfer teknologi dan pengetahuan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dibutuhkan di negara tujuan investasi.

Ketika timbul sikap anti-asing di Jakarta dan Indonesia secara umum, Jepang yang agresif kena getahnya. Sikap anti-Jepang muncul dan memicu kerusuhan sosial.

Tragedi 15 Januari 1974 atau lebih dikenal dengan Malari adalah lembaran hitam dalam hubungan RI-Jepang. Ekspansi ekonomi Jepang yang luar biasa di Indonesia saat itu diasosiasikan kembali dengan penjajahan Jepang terhadap RI, tetapi dalam bentuk lain, yaitu penjajahan ekonomi.

”Jangan sampai itu terulang. Itu yang mesti kita hindari dalam hubungan Indonesia-China dengan mengupayakan kerja sama dan saling pengertian pada semua level,” ujar Jusuf Wanandi dari CSIS.

Catatan sejarah itu sepatutnya dijadikan pelajaran berharga bagi China, yang tengah melakukan ekspansi besar-besaran perekonomiannya, termasuk ke Indonesia. Semakin berkembangnya perekonomian China, teknologi dan kapasitas sumber daya manusianya, termasuk ekspansinya di Indonesia, tidak mustahil menjadi benih ketegangan pemicu isu nasionalisme. Masuknya barang-barang China yang berharga murah bisa menimbulkan sentimen negatif di kalangan pelaku usaha Indonesia sebagai dampak kalah bersaing produk-produk mereka dengan barang-barang China.

Serbuan produk-produk China berharga murah tersebut berpotensi mematikan industri kecil dan menengah yang produknya tidak mampu bersaing. Proses industrialisasi di Indonesia pun berpotensi mati suri. Kalangan usahawan yang semula berniat mengembangkan industri manufaktur berpotensi memilih menjadi pedagang barang-barang China ketimbang mengembangkan industri manufaktur untuk memproduksi barang-barang substitusi produk China.

Sebelum Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) berlaku saja, produsen Indonesia sudah banyak yang berteriak. Apalagi setelah FTA berlaku yang ditandai dengan penurunan tarif secara bertahap berdasarkan jenis komoditas sesuai perjanjian, sehingga memungkinkan produk China semakin kompetitif, bahkan jauh lebih murah tak tertandingi produk Indonesia.

Situasi dan kondisi yang demikian tidak mustahil dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang melihat dominasi produk China. Potensi itu bukan hanya datang dari kalangan produsen Indonesia, tetapi juga oleh mereka yang tidak senang melihat hubungan Indonesia China kian mesra. Masalahnya, jika kedua bangsa semakin merekatkan hubungan dan kerja samanya, apalagi jika Indonesia menjadi lokomotif ASEAN bergandengan China, tentu akan menjadi kekuatan dahsyat kelak.

China itu mesti pandai memilih dan memilah persoalan, memahami sejarah dan kultur, serta dinamika yang berkembang di Indonesia. Bagaimanapun kedua negara dan perekonomian ini saling membutuhkan dan melengkapi dalam membangun integrasi ekonomi di kawasan dan global.

Indonesia dan China merupakan negara berkembang yang sangat penting di Asia. ”Kami berbagi manfaat dalam mengembangkan hubungan bilateral perdagangan dan ekonomi. Mari kita bekerja sama, meningkatkan hubungan Sino-Indonesia ke tingkat yang baru,” ajak Menteri Perdagangan China Chen Deming.

Mereka yang Tersingkir

EKONOMI MIGRAN
Mereka yang Tersingkir

Pembangunan selalu membawa korban. Tidak hanya orang kecil dan miskin, bahkan orang yang berpendidikan cukup dan memiliki pekerjaan baik. China telah bertumbuh pesat. Seperti juga di tempat lain, pertumbuhan tersebut tidaklah merata. Pantai timur China telah meninggalkan kawasan baratnya. Pembangunan zona ekonomi, pendirian pabrik penggerak roda perekonomian, semua terkonsentrasi di timur.

Bagaikan semut yang menghampiri gula, jutaan pekerja migran dari barat berbondong-bondong hendak mencicipi buah kepesatan ekonomi di timur. Mereka memang merupakan agen perubahan. Jutaan yuan, mata uang China, telah dikirimkan ke keluarga mereka di desa, yang membuat kemakmuran keluarga meningkat.

Pembangunan pesat China bukan tanpa persoalan. Salah satunya adalah persoalan kesenjangan sosial yang ditimbulkan oleh sistem hukou. Sistem ini merupakan catatan mengenai keluarga ada anggotanya di sebuah kawasan, termasuk catatan tentang nama anggota keluarga, tempat tanggal lahir, nama orangtua, dan nama pasangan jika sudah menikah.

Sistem pencatatan keluarga sudah ada di China pada masa Dinasti Xia (2100-1600 SM). Pada masa Dinasti Han dibuatlah sistem hukou sebagai basis pengenaan pajak keluarga. Pada tahun 1958, Pemerintah China mulai menggunakan sistem pendataan keluarga ini sebagai upaya untuk mengontrol perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ada dua kategori penduduk menurut sistem modern, yaitu orang desa dan orang kota. Jika seorang pekerja pindah dari desanya ke perkotaan, untuk mencari pekerjaan di luar bidang pertanian, dia harus melampirkan surat-surat dari penguasa setempat.

Dampak sistem hukou terhadap para pekerja migran sebenarnya sudah mulai terasa pada tahun 1980-an ketika banyak orang harus keluar dari perusahaan milik negara dan koperasi. Sejak tahun 1980-an, diperkirakan ada 200 juta penduduk China yang tinggal dan bekerja di luar daerah tempat hukou-nya didaftarkan. Akibatnya, mereka tetap tidak dapat mengakses berbagai pelayanan dari pemerintah di tempatnya yang baru.

”Sebenarnya saya enggan sekali membicarakan soal kebijakan pemerintah yang satu ini. Ini sungguh diskriminatif,” ujar Kevin, penduduk Beijing yang berasal dari Provinsi Zhejiang dan tidak memiliki hukou Beijing.

Dengan tidak memiliki hukou Beijing, akses Kevin terhadap perumahan murah bersubsidi pemerintah tertutup sudah. Sementara warga Beijing yang kehidupannya relatif sudah lebih baik dibandingkan dengan pendatang justru mendapatkan keistimewaan itu.

”Selain itu, diskriminasi ini juga terjadi pada saat memasuki perguruan tinggi. Berdasarkan jumlah penduduknya, Beijing mendapatkan kuota besar untuk masuk ke universitas besar seperti Universitas Peking atau Tsinghua. Sedangkan pemuda dari provinsi lain mendapatkan kuota yang lebih sedikit,” ujarnya dengan nada kesal.

Kevin yang bekerja di sebuah perusahaan swasta berhasil mendapatkan pekerjaan baik, tetapi rasa iri terhadap warga Beijing tetap ada di hatinya.

Kevin tidak sendiri. ”Saya lebih dari 10 tahun tinggal di Beijing, tetapi tetap tak memiliki hukou Beijing,” ujar seorang nona yang hanya memberikan nama marganya, Wang, yang berasal dari sebuah kota kecil di Provinsi Fujian.

130 juta anak

Jutaan petani yang harus pindah ke kota besar dan bekerja di pabrik menerima diskriminasi dalam hal ekonomi dan politik. Mereka juga menjadi sasaran kenaikan tingkat kejahatan. Karena sistem ini pula, anak-anak para petani yang pindah ke kota ini tidak diperbolehkan bersekolah di kota dan mereka tetap harus bersekolah di desa mereka bersama kakek atau pamannya. Diperkirakan ada 130 juta anak sekolah di desa tanpa didampingi orangtua yang bekerja di kota.

Akibatnya jelas, jurang antara pendatang dan warga asli semakin besar. Pemerintah China sungguh khawatir keadaan ini akan membuat kesenjangan sosial antara orang desa dan orang kota semakin lebar.

Salah satu cara mendapatkan hukou Beijing atau kota besar lain seperti Shanghai adalah dengan menikah dengan warga setempat atau memiliki keahlian khusus sehingga pemerintah kota memandang perlu memberikan hukou Beijing atau kota besar lainnya kepada warga dari provinsi lain.

”Akhirnya saya mendapatkan hukou Beijing setelah saya pulang dari pendidikan S-3 saya di Inggris,” kata seorang ibu bermarga Ling. Ling mendapatkan gelar PhD bidang lingkungan dari salah satu universitas ternama di Inggris. Dia berasal dari Provinsi Zhejiang.

Pada Kongres Tahunan Partai Komunis awal Maret lalu, pembahasan soal hukou sudah menjadi agenda. Namun, tampaknya belum ada pemecahan bagaimana sebaiknya hal ini diselesaikan. China akan mereformasi sistem registrasi itu dan mengendurkan hambatan-hambatan bagi pemegang hukou di kota kecil dan menengah.

”Kami akan tetap menjaga laju urbanisasi dengan karakteristik China dan membuat interaksi positif antarkaum urban serta membangun pedesaan,” demikian laporan pada Kongres Rakyat Nasional Ke-11, awal Maret 2010.

Pekerja migran masih menantikan perkembangan janji reformasi ini. (joe)

Mobil Ambulans Khusus Hewan

Mobil Ambulans Khusus Hewan

Sebuah layanan kesehatan bagi hewan, belum lama ini, diluncurkan di Jakarta. Selain melayani tindakan pemeriksaan hewan, unit ini juga melayani tindakan operasi di rumah.

Untuk keperluan tersebut, disediakan mobil mirip ambulans. Kendaraan ini dilengkapi dengan fasilitas medis bagi hewan mulai dari stetoskop, obat obatan, mikoroskop, bahkan alat-alat untuk tindakan operasi. Namanya mobivet. Selain pemeriksaan kesehatan, mobil ini juga dapat melakukan tindakan operasi, seperti fasilitas unit gawat darurat yang beroperasi 24 jam lengkap dengan dokter jaganya.

Menurut pengelola, layanan fasilitas kesehatan bagi hewan ini baru satu-satunya di Indonesia. Namun saat ini hanya melayani wilayah DKI Jakarta.